Talking Pakistan… Democracy, and Religion

Perayaan 60 tahun kemerdekaan India, salah satunya, diisi dengan analisa seputar hubungannya dengan saudara dekatnya: Pakistan. Sekedar mengingatkan, saat ini Pakistan berada di bawah kepemimpinan totaliter Musharraf, sementara India menjalani demokrasi liberal dan menikmati kejayaan relatif di bidang ekonomi.Hmm…Kalau saya tidak salah, dulu, saat masa pra-kemerdekaan di India pernah muncul kekhawatiran akan adanya penindasan minoritas Muslim di India, salah satu yang mengkhawatirkannya adalah Nehru dan Gandhi. Berdasarkan kekhawatiran itulah Gandhi lalu mengusulkan Perdana Menteri pertama India diduduki oleh seorang Muslim. Sayangnya, pada akhirnya Muslim lalu memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri, yaitu Pakistan (dulunya wilayah Pakistan juga termasuk Bangladesh).

Pendirian negara inilah yang, menurut saya setidaknya, memusingkan. Pakistan muncul—atau dimunculkan—tanpa konsep kenegaraan yang jelas, apakah akan didasarkan pada theocracy ataukah democracy, walau akhirnya Pakistan memilih untuk berjalan di atas jalur demokrasi parlementer. Sebenarnya sedikit mirip dengan Indonesia pada masa lampau, saat terjadi pertentangan antara yang ’nasionalis’ dan yang ’Islam’ (meminjam pengistilahan yang digunakan Tempo dalam edisi khusus Pergulatan Demokrasi Liberal. 1950-1959: Zaman Emas atau Hitam). Tapi, berbeda dengan Indonesia, Pakistan didirikan atas dasar tuntutan keagamaan. Sialnya, dalam negeri Pakistan sendiri belum terjadi sinergi antara pemerintah (atau kaum intelektual didikan kolonial?) dengan kaum beragama. Ketiadaan sinergi ini bahkan semakin memburuk di bawah rezim Musharraf, dimana terjadi tekanan pemerintah atas gerakan-gerakan keagamaan. Bisa dikatakan pengaruh pemerintah meluas ke Masjid, seperti saat di Eropa dulu kala terjadi intervensi terhadap Gereja (dan sebaliknya… intervensi oleh Gereja).  Tampaknya kebanyakan usaha menggabungkan sistem pemerintahan kontemporer dengan agama selalu berujung kegagalan. Agama pada akhirnya malah sering dijadikan pembenaran bagi pemerintahan yang korup ataupun otoriter. Menyedihkan. Membingungkan. Memuakkan. 

Pilihan yang muncul seputar hubungan antar agama-negara akhirnya berujung pada dua hal: 1) membentuk negara sekuler dimana agama bukanlah bagian terintegrasi dalam sistem pemerintahan (walau mungkin tetap menjadi kekuatan politik); atau 2) mengadopsi sistem lampau dan menerapkannya dalam konteks kekinian (ya, saya bicara tentang khilafah). Saya belum yakin akan keberpihakan saya. Saya merasa kedua sistem barusan masih perlu penyesuaian. Ini adalah keraguan, bukan kekufuran. (Kebodohan, mungkin) 

”Wah wir, yang penting dalam politik itu aksi. Kita terapkan dulu, nanti kebocorannya kita tambal di jalan sambil belajar.”, kata seorang teman. 

Tut…tut Watson. Waktu telah berbicara. Detik telah bertutur dengan kejamnya tentang ketidakpedulian kita untuk berpikir. Menghukum kita atas kemalasan, untuk ketidaksabaran. Tergesa adalah pengkhianat yang nyata. Sementara sabar adalah ketidakpastian, sebuah perjudian. Mungkin akan menjadi keuntungan. Bisa juga kutukan. Sebuah perjudian.

---

Possibly related posts: (automatically generated)

• Secuil tentang Inferno-nya Dante Alighieri
• Alasan Dua: Anne Frank
• Refleksi untuk ‘Baghdadophobia’